Jakarta, SINDOTV – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), R Nunung Nuryartono, menyatakan bahwa reformasi birokrasi di Indonesia kini difokuskan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting. Hal ini disampaikan dalam Seminar Nasional Revolusi Mental yang digelar di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada hari Kamis.
“Kemenko PMK fokus pada dua tema reformasi birokrasi tematik atau yang di hilir, yaitu percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting, yang tentu sudah sejalan dengan peta jalan reformasi birokrasi tahun 2020-2024,” ujar Nunung.
Kedua tema tersebut telah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dengan fokus pada dua sisi, yaitu hulu dan hilir, diharapkan reformasi birokrasi ini mampu memberikan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat.
“Reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan nasional. Berdasarkan arahan Presiden, terdapat tiga tujuan reformasi birokrasi: pertama, mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil; kedua, mewujudkan birokrasi yang manfaat kebijakannya dirasakan oleh masyarakat; dan ketiga, mewujudkan birokrasi yang lincah dan cepat,” jelas Nunung.
Dalam peta jalan reformasi birokrasi, pemerintah memperkenalkan istilah double track focus yang mencakup penyelesaian isu-isu di hulu yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, serta isu-isu di hilir yang berkaitan langsung dengan prioritas pembangunan nasional atau reformasi birokrasi tematik.
Nunung juga menekankan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan atas kolaborasi pemerintah telah sesuai dengan arahan Presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Arahan tersebut menekankan pada empat poin utama untuk mencapai Indonesia Emas 2045: stabilitas nasional, keberlanjutan dan keseimbangan kepemimpinan, pembangunan Ibu Kota Nusantara untuk pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Pada tahun 2045, Indonesia ditargetkan akan menjadi negara maju dan salah satu dari lima kekuatan ekonomi dunia dengan parameter pendapatan per kapita setara dengan negara maju, atau sekitar 30.300 dolar AS. Tingkat kemiskinan menuju 0 persen pada kisaran 0,5-0,8 persen, tingkat pengangguran terbuka sekitar empat persen, angka kematian bayi rendah di bawah delapan per 1.000 kelahiran, dan angka melek huruf tinggi dengan rata-rata lama sekolah 12 tahun,” tambahnya.
Visi Indonesia Emas 2045 ini diharapkan akan mewujudkan Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan, mengutamakan nilai-nilai nasionalisme, demokrasi, hak asasi manusia, keadilan sosial, ekonomi kerakyatan, kemandirian nasional, pengembangan sektor maritim, dan keberlanjutan pembangunan.
Dengan demikian, melalui reformasi birokrasi yang terfokus pada penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting, Kemenko PMK berkomitmen untuk mencapai target-target pembangunan nasional serta mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
