SINDOTV – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru saja membeberkan rencana penerbitan produk BBM jenis baru bersulfur rendah atau ramah lingkungan. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi mengatakan, pemerintah akan memperkenalkan BBM baru itu bertepatan pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang.
“Kalau rendah sulfur ini akan mulai tapi sebagai pilot, 17 (Agustus) itu adalah semacam kick-off-nya mau mulai di sana,” ungkapnya saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7/2024).
Dia membeberkan, bahwa pada tanggal 17 Agustus 2024 tersebut pihaknya akan mengenalkan jenis BBM baru tersebut secara bertahap di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terlebih dahulu. “Ada beberapa SPBU kalau saya dengarnya gitu masih dimulai beberapa SPBU,” tambahnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan jenis BBM baru tersebut khususnya pada jenis solar yang diklaim memiliki kualitas dan lebih ramah lingkungan. Agus juga mengatakan bahwa BBM tersebut bukanlah jenis BBM bersubsidi. “Nggak tahu namanya apa nanti. Kayaknya yang dex juga, yang non-subsidi,” bebernya.
Selain itu, dia menekankan bahwa untuk bisa memberikan subsidi pada jenis BBM yang rendah sulfur diperlukan biaya tinggi. Dengan begitu, Agus klaim bahwa pemerintah hingga saat ini masih memberikan subsidi pada jenis BBM solar Biosolar.
“Mahal banget loh itu, lihat aja yang Dexlite 15.500, solar (Bio Solar) Rp 6.000,” jawab Agus saat ditanya apakah jenis BBM yang disubsidi pemerintah akan dialihkan pada jenis BBM yang rendah sulfur.
Kurangi Polusi dan Ramah Lingkungan
Di lain sisi, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, bahwa saat ini pemerintah sedang ‘memutar otak’ untuk bisa mengurangi sumbangan polusi ke udara dari sektor kendaraan.
Caranya dengan membuat jenis BBM baru yang rendah sulfur khususnya pada jenis BBM solar. “Kita kan sekarang ini kan udara kita kan banyak emisi ini gimana caranya supaya ngurangin kita hidup sehat ini alternatifnya pakai BBM rendah sulfur,” ungkapnya saat ditanya perihal kemungkinan Indonesia akan merilis jenis BBM baru, ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7/2024).
Adapun saat ini, kata Menteri Arifin, pihaknya pun sedang mencari bahan pencampur yang bisa mengurangi sulfur konten. Maklum, sekarang sulfur dalam bensin yang ada di Indonesia masih 500 ppm-an. “Kalau standar-nya euro 5 kan harus di bawah 50. Menuju itu kan ongkosnya ada. Tapi kilang kita belum kelar sih di Balikpapan,” ungkap dia.
PT Pertamina (Persero) juga buka suara mengenai adanya rencana penerbitan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis baru rendah sulfur atau ramah lingkungan. Senior Vice President Business Development PT Pertamina (Persero), Wisnu M Santoso mengungkapkan, bahwa sebelumnya mereka sudah terlebih dahulu meluncurkan BBM campuran yang ramah lingkungan pada segmen komersial yakni Pertamax Green 95.
“Sudah berjalan, Pertamina sudah mulai dengan Pertamax Green 95, kita nggak tunggu, itu sudah jalan,” kata Wisnu saat ditemui di acara One Map Policy Summit 2024, di Jakarta, Jumat (12/7/2024).
Namun menurutnya untuk diterapkan ke BBM yang masuk dalam kategori Public Service Obligation (PSO) saat ini mungkin perlu ada kebijakan dari pemerintah.
“Kalau nanti akan masuk ke ranah subsidi itu menunggu kebijakan pemerintah dulu, kalau yang non subsidi kita sudah mulai ke Pertamax Green 95,” sambungnya.
BBM Bersubsidi Mungkin Dibatasi
Spekulasi berdatangan termasuk apakah pemerintah akan membuat jenis BBM baru salah satunya untuk bisa membatasi jenis BBM Pertalite di dalam negeri. Walaupun masih belum jelas bagaimana detailnya, sebelumnya pemerintah sempat membahas perihal kemungkinan pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite (RON 90) pada 17 Agustus 2024 mendatang.
Menanggapi hal itu, Arifin mengatakan bahwa pihaknya saat ini bersama dengan Kementerian lainnya yang terkait tengah membahas perihal pendataan masyarakat yang berhak membeli BBM bersubsidi. Yang pasti, pemerintah menginginkan supaya yang menerima manfaat dari kebijakan subsidi BBM ini adalah masyarakat yang memang membutuhkan agar subsidi tepat sasaran.
“Tidak ada yang berubah, tidak naik. Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam data (masyarakat). Arahnya ke kita kan mau tepat sasaran, minta diperdalam lagi,” bebernya.
Oleh karena itu, untuk mendorong itu pihaknya akan membuat aturan baru berupa Peraturan Menteri (Permen), khusus kendaraan yang berhak menerima BBM subsidi. Yang pasti, dia menegaskan bahwa keputusan pembatasan BBM pada 17 Agustus 2024 masih belum ditetapkan.
“Nanti kita ajuin melalui Permen tapi kan memang harus tepat sasaran, mana yang memang, kendaraan apa yang dapat,” tandasnya.
Sebelumnya, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, dengan adanya pembatasan BBM subsidi, diharapkan dapat menghemat keuangan negara.
Luhut menyebut PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha penyalur BBM bersubsidi tengah menyiapkan agar proses pembatasan BBM bersubsidi dapat segera berjalan. Ia pun berharap pada 17 Agustus mendatang, pembatasan BBM bersubsidi dapat direalisasikan.
“Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai. Di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi,” kata Luhut dari akun Instagramnya, dikutip Jumat (12/7/2024).
PT Pertamina (Persero) buka suara mengenai kabar pembatasan BBM subsidi yakni Pertalite yang bakal dibatasi pembeliannya. pada 17 Agustus 2024 mendatang. Menurut Senior Vice President Business Development PT Pertamina Wisnu M Santoso itu merupakan keputusan dari pemerintah.
“Itu bukan bagian kita, itu regulator,” kata Wisnu saat ditemui di acara One Map Policy Summit 2024, di Jakarta, Jumat (12/7/2024).
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus mendatang masih akan dirapatkan, sehingga belum tentu dijalankan.
“Kita akan rapatkan lagi, belum (diputuskan),” kata Airlangga saat ditanya wacana di 17 Agustus mendatang, di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (10/7/2024).
Sedangkan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan penerapan subsidi BBM tepat sasaran saat ini sejatinya masih menunggu aturan yang akan tertuang dalam Revisi Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
“Kita sedang menunggu Perpres 191 di mana BBM tepat sasaran. Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi mendapatkan BBM bersubsidi,” kata Erick dalam acara peluncuran TikTok Pos Aja! Creator House di Kantor Pos Kota Tua, Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Ia pun belum dapat memastikan apakah kebijakan penerapan subsidi BBM tepat sasaran akan terealisasi pada 17 Agustus mendatang. Mengingat, Kementerian BUMN hanya melaksanakan pembinaan Badan Usaha Milik Negara.
“Ingat bahwa BUMN itu korporasi, bukan pengambil kebijakan. Jadi kita sangat mendukung Perpres 191 untuk segera didorong, bukan hanya buat BBM, tetapi kita harap juga buat gas karena LPG sekarang impornya tinggi sekali. Ini yang harus kita benahi, jangan sampai subsidi salah sasaran,” kata dia.
