SINDOTV – Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menanggapi enteng temuan 60 pegawai KPK yang terlibat praktik judi online sebagaimana dilaporkan oleh Satgas Pemberantasan Judi Online. Menurutnya, judi online yang dilakukan puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu hanya sebatas iseng. Apalagi, nilai transaksi judi online para pegawai lembaga antirasuah ini terbilang kecil.
“Sama (seperti) yang sebelumnya, kebanyakan pegawai iseng mengisi waktu. Nilainya sebagian besar puluhan ribu sampai beberapa ratus ribu. Ada juga yang beberapa juta,” kata Alex, Jumat (2/8).
Alex pun meminta agar persoalan tersebut tidak terlalu dibesar-besarkan. Mengingat jauh lebih banyak pegawai yang terlibat judi online di instansi lain.
“Gak usah dibesar-besarkan, tidak penting. Instansi lain jauh lebih banyak pegawai yang terlibat,” pungkas Alex.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana membenarkan, Satgas Pemberantasan Judi Online sudah menyerahkan 60 nama pegawai KPK terlibat.
“Pak Menkopolhukam selaku Ketua Satgas yang menyerahkan selama ini,” kata Ivan kepada Kantor Berita Politik RMOL.
Meski demikian, Kepala PPATK tidak mengungkap nominal transaksi praktik judi online puluhan pegawai pimpinan Nawawi Pomolango ini.
“Tanya Jubir KPK (soal nilai transaksi judi online),” pungkas Ivan.
Dari informasi yang diterima, 60 pegawai KPK yang diduga terlibat judi online itu tersebar di berbagai direktorat, salah satunya ada di Biro Umum KPK.
Tuai Kritik dan Kontroversi
Pernyataan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata yang menyebut bahwa 60 pegawainya yang bermain judi online (judol) hanya iseng mengisi waktu dianggap memperkeruh situasi di tengah negara serius memberantas judol.
Hal itu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam merespons pernyataan Alex yang dianggap menyepelekan atas adanya 60 pegawai KPK yang kembali bermain judol.
“Dengan adanya pernyataan pimpinan KPK yang hanya menyatakan pegawainya cuma iseng menurut saya bukan alasan yang pas, karena ia adalah pimpinan, mestinya dapat menyampaikan kepada publik lebih bijak,” kata Saiful.
Menurut Saiful, pernyataan Alex tersebut membuat publik semakin tidak percaya lagi kepada KPK karena seorang menganggap remeh dampak judol.
“Mestinya pimpinan KPK memberikan penegasan kepada publik bahwa ia konsen dalam pemberantasan judi online di lingkungan KPK,” kata Saiful.
Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, jika pimpinan KPK menganggap remeh judol, maka pegawai KPK merasa tidak masalah apabila melakukan permainan judol.
“Selain itu publik akan menilai pimpinan KPK justru seolah seperti sedang melegalkan judol di lingkungan KPK,” kata Saiful.
Saiful menambahkan bahwa bermain judol bukan soal iseng, tapi terkait integritas pegawai KPK yang mesti dibenahi.
“Jika pimpinannya seolah acuh tak acuh maka sama halnya pimpinan KPK melakukan pembiaran terhadap merebaknya judi online di lingkungan KPK yang sangat akan membahayakan bagi penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK,” pungkas Saiful.
Tidak Punya Sensitivitas
Di tempat berbeda, pakar analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengungkapkan bahwa pernyataan Wakil Ketua KPK tersebut tidak punya sensitivitas di tengah kegaduhan kasus judi online nasional.
“Pimpinan KPK itu tampaknya sudah tak punya sensitivitas. Padahal persoalan judi online sudah menjadi kegelisahan nasional,” kata Jamiluddin. “Judi itu juga tindakan yang tidak dibenarkan oleh semua agama.”
Jamiluddin mengaku tidak habis pikir bagaimana seorang pimpinan KPK bisa menilai enteng ada pegawainya yang terlibat judi online.
“Sungguh tidak masuk akal bila pimpinan KPK menilai perbuatan pegawainya bermain judi online hal yang biasa,” kata Jamiluddin.
Menurutnya, pimpinan KPK tidak seharusnya mengeluarkan pernyataan seperti itu. Ia meminta pernyataan itu diluruskan.
“Pimpinan KPK sudah seharusnya meluruskan pernyataannya agar pegawainya dan masyarakat umum tidak menilai judi online tindakan yang tidak salah,” tutup Jamiluddin.
